Selamat Datang di Web Resmi Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Sosialisasi Pelaksanaan Coklit PPDP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Coklit serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dikelurahan Pangongangan diselenggarakan sosialisasi Coklit pada ibu-ibu PKK dan dasa wisma RT/RW kelurahan Pangongangan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018. Narasumber dari Ketua PPK Kecamatan Manguharjo, yaitu Bpk. Supriono dan didampingi oleh Petugas PPS serta sekretariat PPS Kelurahan Pangongangan. Salah satu materi yang disampaikan adalah gerakan coklit serentak pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 dengan cara mendatangi rumah pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP). Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para ibu-ibu bisa menginformasikan kepada seluruh warga dilingkungannya masing-masing, untuk mempersiapkan diri dengan cara menyiapkan KTP elektronik dan KK.

Informasi Sertamerta

OPERASI PASAR BERAS-CBP

KEGIATAN BERSIH DESA

Dalam rangka lebih memperkenalkan kekayaan budaya dan keseniaan yang ada di Kelurahan Pangongangan kepada masyarakat, maka dalam bulan Oktober 2017 di selenggarakan rangkaian acara pentas budaya khas  Kelurahan Pangongangan yang bertajuk PELESTARIAN BUDAYA 2017. Kegiatan yang menampilkan Seni dan budaya ini di mulai tanggal 12 sampai 13 Oktober 2017 tempat Kantor Kelurahan Pangongangan.

Download (Kegiatan-Bersih-Desa.pdf)

Informasi Dikecualikan

Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi (Pasal 17 butir g dan h UU 14 Tahun 2008). Tidak bersifat permanen artinya informasi tersebut dibatasi jangka waktu tertentu. Sifat tidak permanen juga dapat didasarkan pada keputusan dan ijin persetujuan tertulis dari Komisi informasi setelah sengketa atau mediasi atau pun karena keputusan pimpinan satuan kerja.

Penentuan informasi yang dikecualikan melalui prosedur yang disebut sebagai pengujian konsekuensi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi publik diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

Pada Umumnya, uji  konsekuensi dilakukan atas informasi publik berdasarkan permintaan publik terhadap informasi publik selain yang terbuka. Hasil dari uji konsekuensi adalah informasi publik yang dikecualikan.

Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID dengan melibatkan pejabat dari setiap SKPD. PPID dapat melakukan :

  1. Mengklarifikasi informasi yang dimohon. Dalam tahapan ini PPID meminta keterangan kepada pemohon informasi mengenai gambaran informasi, alasan pemohon dan tujuan penggunaan.
  2. Mengidentifikasi  dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam UU 14 Tahun 2008.
  3. Mengdentiifikasi tujuan penngecualian tersebut.
  4. Mengidentifikasi relevansi tujuan tersebut dengan pemohon informasi.

Dalam membuat daftar informasi publik yang dikecualikan, tahapan yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. SKPD mengumpulkan dan mengklarifikasi dokumen-dokumen yang bersifat umum dan khusus;
  2. SKPD memriksa dokumen-dokumen tersebut dan mengidentifikasi dengan merujuk tabel dibawah ini;
  3. PPID mengumpulkan informasi-informasi yang diusulkan dari setiap SKPD;
  4. PPID mengundang SKPD dalam pertemuan untuk membahas dan mengoreksi rangkuman dan kategori informasi yang dibuat oleh PPID berdasarkan data dari SKPD;
  5. PPID melakukan uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan, dengan menggunakan formulir  sebagaimana tabel dibawah ini. Bilamana dirasakan perlu untuk memperkaya masukan, maka PPID dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan beberapa kalangan yang memahami seperti akademisi dan praktisi.
  6. PPID mendokumentasikan seluruh hasil uji konsekuensi.

Jangka waktu pengecualian

  1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum di tetapkan paling lama 30 (tiga pulih) tahun.
  2. Jangka Waktu tersebut di kecualikan jika informasi public tersebut telah di buka dalam pengadilan siding yang terbuka untuk umum.
  3. Jangka waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi Publik di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan jika :
  • Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara
  • Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
  • Dapat merugikan ketahanan ekonomi Nasional
  • Dapat merugikan kepentingan hubungan Luar Negeri
  1. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir maupun wasiat seseorang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila di buka dan di berikan kepada Pemohon Informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang di tetapkan selama jangka waktu yang di butuhkan untuk perlingdungan rahasia pribadi seseorang.
  3. Informasi pada poin (5) dan (6) dapat di buka bila pihak yang rahasianya di ungkap memberikan persetujuan tertulis ; dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra-Badan publik yang berkaitan dengan informasi yang di kecualikan di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi informasi yang di kecualikan.
  6. Pengubahan klasifikasi Informasi yang di kecualikan hanya dapat di berlakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.
  7. Informasi yang di kecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik yang dapat di akses oleh pemohon informasi Publik dengan penetapan dari PPID dan dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.
  8. Dalam hal penetapan dapat dilakukan , informasi yang di kecualiakan menjadi terbuka pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

Download (DAFTAR-INFORMASI-DIKECUALIKAN.pdf)

Musrenbang Kelurahan

Musrenbang Kelurahan Pangongangan

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang kelurahan Pangongangan dilakukan 12 Januari 2018 untuk menyusun rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan (RPJMK) yang telah  disusun untuk 5 tahun kedepan.

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, peraturan, atau program  pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan dengan usulan yang ada.

TUJUAN MUSRENBANG KELURAHAN

Tujuan Musrenbang Kelurahan yaitu:

  1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan.
  2. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan oleh warga kelurahan yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan setempat.
  3. Prioritas kegiatan kelurahan yang akan dilaksanakan kelurahan sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah kota
  4. Prioritas kegiatan pembangunan kelurahan yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
  5. Menyepakati Tim Delegasi kelurahan yang akan memaparkan persoalan yang ada di kelurahannya di forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

KELUARAN MUSRENBANG KELURAHAN

Keluaran Musrenbang Kelurahan adalah:

  1. Daftar prioritas kegiatan urusan pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja kelurahan
  2. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara swadaya
  3. Daftar permasalahan prioritas yang akan diajukan ke musrenbang kecamatan
  4. Daftar nama Tim Delegasi Kelurahan yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.
  5. Berita acara musrenbang kelurahan

PROSES  MUSRENBANG KELURAHAN

Pra Musrenbang Kelurahan

Yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan adalah :

  1. Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) oleh Lurah
  2. Menetapkan fasilitator yang berasal dari aparat (ditentukan oleh Lurah) dan masyarakat (dipilih oleh warga);
  3. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kelurahan;
  4. Mempersiapkan bahan/materi untuk Musrenbang Kelurahan;
  5. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kelurahan;
  6. Melakukan musyawarah/rembug RT/RW
  7. Daftar prioritas masalah dari tingkat di bawah Kelurahan
  8. Peta potensi dan permasalahan Kelurahan (peta kerawanan kemiskinan, pengangguran, dll.);
  9. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan;
  10. Informasi dari Pemerintah Kota tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang akan dialokasikan Kelurahan yang bersangkutan;
  11. Informasi dari Pemerintah Kota tentang isyu-isyu strategis daerah;
  12. Informasi tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasi.
  13. Evaluasi pelaksanaan pembangunan Kelurahan pada tahun sebelumnya.
  14. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM atau organisasi lain dan pedagang.

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

  1. Pendaftaran peserta.
  2. Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan
  3. Lurah mempresentasikan prioritas masalah  Kelurahan sesuai hasil Pra Musrenbang (seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan);
  4. Membahas Dokumen RPJM Kelurahan (Hasil evaluasi Renja SKPD Kelurahan yang sudah berjalan).
  5. Menyampaikan informasi tentang perkiraan jumlah Dana Alokasi Kelurahan yang berasal dari pemerintah Kota (Kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD yang sudah berjalan di wilayah kelurahan)
  6. Menyampaikan informasi tentang isyu-isyu strategis Kota;
  7. Membahas pelaksanaan pembangunan Kelurahan tahun sebelumnya termasuk mendiskusikan tentang jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya yang telah terealisasikan;
  8. Merumuskan kriteria bersama dalam menentukan prioritas untuk menyeleksi usulan;
  9. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan  oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya : ketua RW / RT, PKK, Karang Taruna dan lain-lain.
  10. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a). Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Kelurahan dan  b). Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan Kecamatan.
  11. Membahas prioritas pembangunan tahun yang akan datang beserta pendanaannya sesuai dengan potensi serta permasalahan kelurahan;
  12. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Kelurahan yang akan diusung ke Musrenbang Kecamatan
  13. Musyawarah penentuan tim delegasi Kelurahan dengan proses sbb:
  • Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi Kelurahan.
  • Penentuan calon dari peserta musrenbang kelurahan.
  • Pemilihan/pengambilan suara.
  • Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi
  • Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan
  • Berita acara Musrenbang Tahunan

Narasumber

  1. Lurah,
  2. Ketua LPMK,
  3. Camat dan aparat Kecamatan,
  4. Pejabat dari Bappeda

Partisipan Musrenbang Kelurahan

Seluruh komponen masyarakat yang berada di Kelurahan, seperti :

  • Ketua RT/RW;
  • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK),
  • Kelompok Perempuan,
  • Keterwakilan kelompok usia
  • Organisasi Masyarakat,
  • Pengusaha,
  • Kelompok-kelompok masyarakat marginal, dan lain-lain.
  • Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/dsb.);

Pasca Musrenbang Kelurahan

Tim Delegasi bersama dengan tim penyelenggara Musrenbang melakukan :

  • Rapat kerja finalisasi dokumen Renja Kelurahan
  • Penyusunan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Swadaya Kelurahan
  • Daftar Prioritas Permasalahan Pembangunan Kelurahan

Didesain by :
MINARTO A.Md.KL