Selamat Datang di Web Resmi Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun | Anda bisa menyampaikan aspisari dan pengaduan layanan langsung klik ke Whatsapp (kanan bawah) atau facebook, Linkedin atau Instagram kelurahan pangongangan | email : kelurahanpangongangan@gmail.com | Terima kasih atas kunjungan anda |

APLIKASI SKM

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil  atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur Pelayanan Publik, sebagai unsur minimal yang harus  ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

  1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan tehnis maupun administrasi;
  2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
  3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
  4. Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
    dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
    Catatan : dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan
    kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis
    ;
  5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang
    telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
    ;
  6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
    keterampilan, dan pengalaman
    ;
  7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan ;
  8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut ;
  9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
    (gedung)
    ;

Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

  1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja di Kelurahan Pangongangan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
  2. Untuk mengetahui harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
  3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Kelurahan Pangongangan, sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik.
  4. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kelurahan Pangongangan.
  5. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Kelurahan Pangongangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Survei Kepuasan Masyrakat

  1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
  2. Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.
  3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ruang Lingkup

Pedoman umum ini diterapkan terhadap seluruh unit pelayanan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

  1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
  2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
  3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
  4. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
  5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di Kelurahan Pangongangan.
  6. Diketahuinya Survei kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Kelurahan Pangongangan.

Untuk itu Kelurahan Pangongangan membuat sebuah aplikasi sederhana dari Ms. Excel guna memudahkan responden dalam mengisi form isian SKM. Dan aplikasi dapat di unduh dibawah ini

Download Aplikasi SKM              Materi Sosialisasi SKM 2018

SIAPS Kelurahan

Sistem Administrasi Pelayanan Surat (SIAPS) Kel. Pangongangan
Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

Apikasi ini digunakan untuk melayani surat-surat dalam Pelayanan Umum yang biasanya dilakukan sehari-hari oleh Pemerintah Kelurahan Pangongangan.  Aplikasi ini menggunakan program Macro VBA Excel. Jenis pelayanan yang dapat dilayani dengan aplikasi ini :

1.      Pelayanan  Surat pengantar
2.      Pelayanan  Permohonan  KTP Baru
3.      Pelayanan  Surat Keterangan Domisili
4.      Pelayanan  Surat Keterangan Bepergian
5.      Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
6.      Pelayanan Akte Kelahiran
7.      Pelayanan Surat  Perubahan KK
8.      Pelayanan  Penduduk Datang
9.      Pelayanan Penduduk Pindah
10.  Pelayanan Surat Keterangan Calon TKI
11.  Pelayanan Surat Keterangan Pencari kerja
12.  Pelayanan surat kematian
13.  Pelayanan Surat Keterangan Penutupan Jalan
14.  Pelayanan Surat Keterangan Ijin Keramaian
15.  Pelayanan  Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
16.  Pelayanan  Surat Keterangan Ijin Gangguan HO
17.  Pelayanan Keterangan Usaha
18.  Pelayanan Keterangan beda Nama
19.  Pelayanan  Surat Keterangan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)
20.  Pelayanan Surat Keterangan Talak/Cerai
21.  Pelayanan Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
22.  Pelayanan   SKCK
23.  Pelayanan Keterangan Ghoib
24.  Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
25.  Pelayanan Keterangan Beda Identitas
26.  Pelayanan Surat Permohonan Kredit Bank
27.  Pelayanan  Surat Keterangan Ijin Usaha
28.  Pelayanan  Surat Keterangan Pengambilan Kredit
29.  Pelayanan Legalisasi umum

Bahasa yang digunakan adalah bahasa indonesia sehingga lebih mudah untuk dioperasikan oleh penggunanya. Setiap kegiatan pelayanan surat otomatis akan terekam dalam  sheet rekap pelayanan surat.

Kemudian  klil lanjutkan……..    Akan dihadapkan pada jenis pelayanan surat yang diinginkan pilih jenis pelayanan surat sesuai keperluanya.

Akan dihadapkan pada form isian. Masukan NIK pemohon kemudian klik tombol cari. Jika Pemohon terdaftar dalam Data Induk Kependudukan Warga Kelurahan Pangongangan maka data pemohon akan muncul pada  kolom isian jika pemohon belum terdaftar maka kolom isian diisi dengan cara ketik manual.

Selesai pengisian  klik tombol “Masukan data” kemudian klik tombol “ Cetak” maka akan tercetak blangko/formulir surat yang sudah terisi data pemohon sesuai surat yang dibutuhkan

Data akan terekam dalam rekap pelayanan surat. Jika selesai klik tombol “ tutup”  kemudian tombol “keluar”

POSKO #GMHP di Kelurahan

GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH ( GMHK ) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PPS KELURAHAN PANGONGANGAN

  1. Posko Layanan GMHP

Madiun, 10 Oktober 2019, Menindaklanjuti hasil rapat  Koordinasi penyempurnaansi DPTHP-1 Pemilu 2019, tanggal 9 Oktober 2018 di KPU Kota Madiun, dilakukan kegiatan penyempurnaan Daftar Pemilih selama 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, PPS Kelurahan Pangongangan mengoptimalkan kerja dengan mengadakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) pada tanggal 1-28 Oktober 2018 untuk tiga hal:

  1. Membersihkan Daftar Pemilih dari data ganda maupun data anomali;
  2. Memperbaiki elemen data Pemilih;
  3. Mendata pemilih baru.

Khusus mendata pemilih baru, KPU akan mendata pemilih yg telah memiliki e-Ktp maupun yang belum hingga warga negara yang belum memiliki dokumen kependudukan, termasuk didalamnya napi di lapas/rutan, kaum miskin kota dan komunitas masyarakat adat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan lainnya.

Sesuai namanya, gerakan ini bertujuan melindungi hak warga negara untuk dapat memilih pada pemilu 2019. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memenuhi target Penyempurnaan Daftar Pemilih, DPT bersih, selamatkan hak pilih.

Kegiatan dalam Posko GMHP :

  1. Adanya meja  pelayanan GMHP;
  2.  Petugas piket layanan GMHP;
  3. Waktu pelayanan Posko GMHP mulai dengan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB;
  1. Gerakan Melindung Hak Pilih Serentak

PPS melakukan sosialisasi GMHP serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018. GMHP serentak ini mengundang ketua RW dan Lurah di wilayah kerja masing-masing.

  1. Sosialisasi Keliling Langsung Kepada Warga/Masyarakat

PPK dan PPS menggunakan alat transportasi untuk woro-woro menginformasikan GMHP kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi ini juga membagikan doorprize kepada masyarakat yang berperan serta dalam GMHP tersebut.

  1. Sosialisasi Outdoor

PPS Keluraan Pangongangan bersama PPK Kecamatan Manguharjo melaksanakan sosialisasi outdoor yang akan dipusatkan pada  Car Free Day di Jl. Pahlawan. Sosialisasi ini dapat dilakukan di tempat keramaian lainnya sehingga informasi dapat menyebar ke seluruh wilayah di Kota Madiun. Acara ini akan serentak dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018. Pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi kegiatan tersebut akses wifi @pemkotmadiun di setiap lingkungan RT/RW sudah terpasang. Akses internet ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat melakukan cek DPT . bisa cek/klik disini

Posko GMHP

Sosialisasi Perbaikan RTLH dan Jambanisasi

Madiun 12, Oktober 2018  dilaksanakan Sosialisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi bertempat di ruang pertemuan Kelurahan Pangongangan. Program ini harus berdasarkan kriteria  bantuan mengacu pada data best Kementerian Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kota Madiun melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga program bantuan sosial ini tepat sasaran.

Model pembiayaan untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi adalah berupa bantuan langsung kepada penerima (Bantuan Sosial).  Dalam APBD Kota Madiun Belanja untuk Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi masuk ke dalam  mata anggaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bantuan langsung masuk ke rekening penerima bantuan.

Sasaran Bantuan RTLH dan Jambanisasi :

  1. Seluruh masayarakat yang termasuk data by name by addres yang diperoleh dari Pemutahiran Basis Data Terpadu/ PBDT 2015;
  2. Penetapan penerima Bansos RTLH dan Jamban dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
  3. Sasaran desa/ kelurahan penerima Bansos RTLH adalah desa/ kelurahan yang masuk dalam kategori desa/ kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
  4. Kelurahan Pangongangan mendapatkan program bantuan RTLH sebanyak 3 penerima bantuan dan Jambanisasi sebanyak 2 penerima bantuan.

Pelaksanaan  Program Bantuan RTLH dan Jambanisasi :

  1. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan dimulai pada akhir bulan Oktober 2018
  2. Prioritas untuk RTLH adalah penggantian Atap ( Reng,Usuk dan Genteng )
  3. Prioritas untuk Jambanisasi adalah rumah tangga yang tidak memiliki jamban atau ada jamban tetapi tidak memenuhi syarat kesehatan.

Antisipasi Golput, PPS Keliling Kampung

Madiun, 10 Oktober 2018, PPS Kelurahan Pangongangan melak sanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga merupakan syarat fundamental untuk melahirkan partisipasi pemilih yang rasional,cerdas dan mandiri, Semenytara itu Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyelenggarakan sosialisasi dan pedidikan pemilih yang sistimatis,berkelanjutan dan beroreintasi pada kenbutuhan pemilih.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga merupakan pendekatan yang efektif untuk membangun pengetahuan,menumbuhkan kesadaran serta mengerakan partisipasi aktif Pemilih dalam setiap tahapan Pemilihan Umum.

1. Tujuan Sosilisasi dan Pendidikan Bebasis Keluarga diantaranya adalah :

  • Mengoptimalkan peran keluarga sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk melahirkan pemilih yang rasional,cerdas dan mandiri.
  • Memperkuat keluarga sebagai wadah clearing house terhadap informasi yang bersifat bohong atau Hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarga.
  • Mendekatkan Pemilih dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilihan sehingga pemilih berpartisipasi aktif pada keseluruh tahapan pemilihan.
  • Mendorong setiap keluarga menghidupkan kembali tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi semua aspek kehidupan, termasuk didalamya isu Pemilu/Pemilihan dan demokrasi.

2. Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

             Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga bertujuan untuk menyasar seluruh basis pemilih, karena semua kategori pemilih sesungguhnya terdapat dalam lingkungan keluarga dan akan  bermuara ke keluarga seperti pemilih pemula, pemilih muda, Pemilih permpuan,pemilih berkebutuhan khusus,kelompok agama, kelompok marginal,disabilitas dan lain sebagainya.

3. Konsep sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

              Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang Tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningktakan pengetahuan,pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu / Pemilihan.

           Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dimana terjadi interaksi yang intensif antara anak dengan orang tuanya. Keluarga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan proses demokrasi dan Pemilu. Ikatan keluarga satu sma lain saling berpengaruh sehingga dapat menjadi stimulus untuk ambil bagian dalm proses Pemilu.

         Sosialisasi Keluarga dan pendidikan pemilih berbasis keluarga adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sadar, partisipatif, kontekstual dan berkesinambungan dengan sasaran keluarga dalam rangka membentuk KELUARGA SADAR PEMILU (KSP), yaitu sebuah keluarga dimana anggota anggotanya memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan yang memadai tetang Pemilu serta turut berpartisipasi pada keseluruhan tahapan.

4. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

Materi Yang disampaikan berupa pesan-pesan kunci dalam setiap tahapan dan berkaitan langsung dengan pemilih (tentang Pemutakhiran data Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Masa Tenang.Pemungutan dan penghitungan suara ,ketentuan Pidana Pemilu)

Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih :

  1. Forum Warga Tingkat RT/RW
  2. forum Warga Tingkat Kelurahan
  3. Forum Warga Tingkat Kecamatan

 Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggug Jawab menyasar Forum Tngkat RT/RW dan forum Warga Tingkat Kelurahan Pangongangan.

5. Metode dan Bentuk sosialisasi dan pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

  • Menemui Langsung Pemilih

Dari Pintu ke Pintu dengan metode Tatap muka atau Dialog memanfaatkan dalam penyebaran C6 oleh anggota KPPS dengan Materi Pentingnya menggunakan Hak pilih,Kelengkapan yang harus di bawa Ke TPS, Tata Cara Pemberian Suara ,Kategori Suart Suara Sah dan Tidak sah, hak kewajiban dan larangan bagi Pemilih pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

  • Memfaatkan Forum warga.

Dengan Metode Tatap muka,Dialog interaktif  dengan Materi Pentingnya Pemilihan, Tahapan pemilihan  disesuaikan dengan ruang waktu dan jenis Forum warga yang didatangi/dikunjungi dengan  Menumpang pada kegiatan kegiatan Forum Warga ( Dasa Wisma, Acara Posyandu, PKK ,Lansia dan Forum lainnya di tingkat RT/RW,Kelurahan).

Forum warga yang dimaksud di sini adalah forum pertemuan warga Tingkat RT atau RW sampai pada tingkat terbesar yakni  forum  Tingkat kelurahan , Pertemuan warga banyak jenisnya mulai dari Rembuk Warga, acara keagamaan, kebudayaan, kesenian dan lain lain.

GMHP di RT 20 Kel. Pangongangan
GMHP di RT 20 Kel. Pangongangan

Tuan Rasidi Tersalurkan ke 151 KPM

MADIUN |  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memberikan bantuan beras bersubsidi (Tuan Rasidi) kepada 151 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebut berasal dari warga tidak mampu / miskin di kelurahan Pangongangan yang tersebar di 26 RW dan 9 RW.

“Untuk data by name by address penerima bantuan, masih berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ( PPFM ) Tahun 2015 dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K), datanya dari Pusat Fasilitator hanya menyaluran bantuan Rasidi,” Tandas Ibu Wiwik Sumartiningsih sebagai TKSK Manguharjo

“Tiap KPM menerima bantuan beras 10 kg yang dibeli hanya seharga Rp 16 ribu. Bantuan ini merupakan percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur. Berbeda dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang mendapatkan bantuan senilai Rp 110 ribu dari Pemerintah Pusat yang ditukarkan dengan beras dan telur,” tandas , Selasa (25/9/2018)

#2017 Supported by :
Kelurahan Pangongangan