Selamat Datang di Web Resmi Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun | Anda bisa menyampaikan aspisari dan pengaduan layanan langsung klik ke Whatsapp (kanan bawah) atau facebook, Linkedin atau Instagram kelurahan pangongangan | email : kelurahanpangongangan@gmail.com | Terima kasih atas kunjungan anda |

Penguatan lembaga Kemasyarakatan

Madiun – Kecamatan Manguharjo Kota Madiun pada hari Kamis tanggal18 Oktober 2018 bertempat di Gedung Pertemuan Kelurahan Pangongangan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan, yang dihadiri dari unsur Ketua LPMK, Ketua RW, Ketua RT dan Tokoh Masyarakatdi wilayah kelurahan Pangongangan. Sedangkan narasumber adalah Camat Manguharjo, Kapolsek Manguharjo dan Danramil Pos Manguharjo.

Dalam sambutannya Camat Manguharjo Teguh Sudariyanto,S.STP, M.Si menyampaikan pentingnya peranan Ketua RW/RW sebagai ujung tombak pemerintah kelurahan. Dalam hal ini menyampaikan pentingnya pembenahan administrasi di RT dan RW, yang selama ini kurang menjadi perhatian, karena apapun layanan administrasi harus tercatat.

Dilain kesempatan Kapolsek Manguharjo AKP Setiyono, SH, MM memberikan paparannya tentang pentingnya sinergi Bhabinkantibmas, Babinsa dan Lurah , hal ini sangat penting dengan maksud untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan tugas guna menciptakan situasi  kamtibmas yang kondusif. Materi paparan Kapolsek Manguharjo

Adapun Danramil Pos Manguharjo Bapak Peltu Greni HS, Juga tidak ketinggal memberikan paparan  terkait tahun politik yaitu Pilpres dan Pileg tahun 2019 untuk menjaga sinergi tiga pilar tersebut, untuk menangkal berita – berita yang marak di media sosial, yang bersifat provokatif, penyebaran berita bohong ( Hoax ). “Untuk tetap menjaga keamanan, kedamaian yang bermartabat, hal ini akan tercapai bila masyarakat berkehidupan yang aman dan damai, tidak ada perpecahan di masyarakat” demikian tuturnya. Materi Sinergitas 3 pilar

SOSIALISASI GMHP SERENTAK

Madiun- Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) secara serentak di Kelurahan Pangongangan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 . Melalui GMHP, Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Madiun membuka ruang bagi masyarakat untuk memeriksa kembali hak pilihnya terdaftar di Pemilu 2019 mendatang, yang dihadiri oleh Lurah, Babinkantibmas, Babinsa, Tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT.Komisioner KPU Kota Madiun yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua PPK Kecamatan Manguharjo, Suprianto mengatakan, bahwa GMHP ini bertujuan melibatkan masyarakat dalam berperan aktif pada setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU.

“Selain Sosialisasi GMHP ini di kelurahan juga dibuka Posko GMHP yang dibuka setiap hari mulai jam 09.00 s/d 15.00 sejak tanggal 1 – 28 Oktober 2018, selain itu PPS Pangongangan juga mengadakan sosialisasi berbasis keluarga. Sehingga bisa memeriksa langsung namanya sudah tercantum atau belum dalam DPT,” katanya, Rabu (17/10/2018).

Disisi lain Ketua PPS Kelurahan Pangongangan Suhatmono menerangkan, GMHP di Pangongangan sebenarnya sudah dimulai sejak awal Oktober kemarin dengan mendatangi sejumlah keluarga. Hanya saja pada hari ini, atas instruksi KPU RI, GMHP digelar serentak se-Indonesia.“Kami juga meminta tokoh-tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, dasa Wisma, serta PKK  ikut turun ke masyarakat untuk mengkampanyekan warganya memeriksa identitasnya sebagai pemilih. Untuk pengecekan sudah terdaftar apa belum bisa diakses melalui hp android dengan memasang aplikasi KPU RI PEMILU  2019 atau klik disini : Sidalih KPU RI

Dirinya menjelaskan, dengan digelarnya GMHP, maka hal itu dapat kembali mengubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski sebelumnya sudah diperbaiki. Soalnya, pihaknya tidak menutup kemungkinan masih adanya masyarakat yang belum tercantum dalam DPT.Sehingga lewat GMHP ini memberi ruang kepada pemilih yang sudah memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai pemilih.

“Dari hasil DPT HP yang sudah ditetapkan bisa berubah kembali. Karena bisa saja ada masyarakat yang belum masuk. Nanti hasil itu kami rekap dan dikumpulkan. Nanti di awal November kami plenokan lagi perbaikan DPT HP pertama,” jelasnya.

Personil PPS Pangongangan

POSKO #GMHP di Kelurahan

GERAKAN MELINDUNGI HAK PILIH ( GMHK ) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PPS KELURAHAN PANGONGANGAN

  1. Posko Layanan GMHP

Madiun, 10 Oktober 2019, Menindaklanjuti hasil rapat  Koordinasi penyempurnaansi DPTHP-1 Pemilu 2019, tanggal 9 Oktober 2018 di KPU Kota Madiun, dilakukan kegiatan penyempurnaan Daftar Pemilih selama 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, PPS Kelurahan Pangongangan mengoptimalkan kerja dengan mengadakan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) pada tanggal 1-28 Oktober 2018 untuk tiga hal:

  1. Membersihkan Daftar Pemilih dari data ganda maupun data anomali;
  2. Memperbaiki elemen data Pemilih;
  3. Mendata pemilih baru.

Khusus mendata pemilih baru, KPU akan mendata pemilih yg telah memiliki e-Ktp maupun yang belum hingga warga negara yang belum memiliki dokumen kependudukan, termasuk didalamnya napi di lapas/rutan, kaum miskin kota dan komunitas masyarakat adat yang belum memiliki dokumen kependudukan dan lainnya.

Sesuai namanya, gerakan ini bertujuan melindungi hak warga negara untuk dapat memilih pada pemilu 2019. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat memenuhi target Penyempurnaan Daftar Pemilih, DPT bersih, selamatkan hak pilih.

Kegiatan dalam Posko GMHP :

  1. Adanya meja  pelayanan GMHP;
  2.  Petugas piket layanan GMHP;
  3. Waktu pelayanan Posko GMHP mulai dengan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB;
  1. Gerakan Melindung Hak Pilih Serentak

PPS melakukan sosialisasi GMHP serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2018. GMHP serentak ini mengundang ketua RW dan Lurah di wilayah kerja masing-masing.

  1. Sosialisasi Keliling Langsung Kepada Warga/Masyarakat

PPK dan PPS menggunakan alat transportasi untuk woro-woro menginformasikan GMHP kepada masyarakat sekitar. Sosialisasi ini juga membagikan doorprize kepada masyarakat yang berperan serta dalam GMHP tersebut.

  1. Sosialisasi Outdoor

PPS Keluraan Pangongangan bersama PPK Kecamatan Manguharjo melaksanakan sosialisasi outdoor yang akan dipusatkan pada  Car Free Day di Jl. Pahlawan. Sosialisasi ini dapat dilakukan di tempat keramaian lainnya sehingga informasi dapat menyebar ke seluruh wilayah di Kota Madiun. Acara ini akan serentak dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2018. Pemerintah Kota Madiun telah memfasilitasi kegiatan tersebut akses wifi @pemkotmadiun di setiap lingkungan RT/RW sudah terpasang. Akses internet ini digunakan untuk memfasilitasi masyarakat melakukan cek DPT . bisa cek/klik disini

Posko GMHP

Sosialisasi Perbaikan RTLH dan Jambanisasi

Madiun 12, Oktober 2018  dilaksanakan Sosialisasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi bertempat di ruang pertemuan Kelurahan Pangongangan. Program ini harus berdasarkan kriteria  bantuan mengacu pada data best Kementerian Sosial dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kota Madiun melakukan verifikasi terhadap calon penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan sehingga program bantuan sosial ini tepat sasaran.

Model pembiayaan untuk Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jambanisasi adalah berupa bantuan langsung kepada penerima (Bantuan Sosial).  Dalam APBD Kota Madiun Belanja untuk Kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Jambanisasi masuk ke dalam  mata anggaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta bantuan langsung masuk ke rekening penerima bantuan.

Sasaran Bantuan RTLH dan Jambanisasi :

  1. Seluruh masayarakat yang termasuk data by name by addres yang diperoleh dari Pemutahiran Basis Data Terpadu/ PBDT 2015;
  2. Penetapan penerima Bansos RTLH dan Jamban dibuat setelah data diverifikasi lapangan;
  3. Sasaran desa/ kelurahan penerima Bansos RTLH adalah desa/ kelurahan yang masuk dalam kategori desa/ kelurahan miskin dengan prioritas tinggi;
  4. Kelurahan Pangongangan mendapatkan program bantuan RTLH sebanyak 3 penerima bantuan dan Jambanisasi sebanyak 2 penerima bantuan.

Pelaksanaan  Program Bantuan RTLH dan Jambanisasi :

  1. Pelaksanaan pembangunan tersebut akan dimulai pada akhir bulan Oktober 2018
  2. Prioritas untuk RTLH adalah penggantian Atap ( Reng,Usuk dan Genteng )
  3. Prioritas untuk Jambanisasi adalah rumah tangga yang tidak memiliki jamban atau ada jamban tetapi tidak memenuhi syarat kesehatan.

Antisipasi Golput, PPS Keliling Kampung

Madiun, 10 Oktober 2018, PPS Kelurahan Pangongangan melak sanakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga merupakan syarat fundamental untuk melahirkan partisipasi pemilih yang rasional,cerdas dan mandiri, Sementara itu Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sistimatis, berkelanjutan dan beroreintasi pada kenbutuhan pemilih.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga merupakan pendekatan yang efektif untuk membangun pengetahuan,menumbuhkan kesadaran serta menggerakan partisipasi aktif Pemilih dalam setiap tahapan Pemilihan Umum.

1. Tujuan Sosilisasi dan Pendidikan Berbasis Keluarga diantaranya adalah :

  • Mengoptimalkan peran keluarga sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk melahirkan pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri.
  • Memperkuat keluarga sebagai wadah clearing house terhadap informasi yang bersifat bohong atau Hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarga.
  • Mendekatkan Pemilih dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilihan sehingga pemilih berpartisipasi aktif pada keseluruh tahapan pemilihan.
  • Mendorong setiap keluarga menghidupkan kembali tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi semua aspek kehidupan, termasuk didalamya isu Pemilu/Pemilihan dan demokrasi.

2. Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

             Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga bertujuan untuk menyasar seluruh basis pemilih, karena semua kategori pemilih sesungguhnya terdapat dalam lingkungan keluarga dan akan  bermuara ke keluarga seperti pemilih pemula, pemilih muda, Pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, kelompok agama, kelompok marginal, disabilitas dan lain sebagainya.

3. Konsep sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

              Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang Tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningktakan pengetahuan,pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu / Pemilihan.

           Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat dimana terjadi interaksi yang intensif antara anak dengan orang tuanya. Keluarga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan proses demokrasi dan Pemilu. Ikatan keluarga satu sama lain saling berpengaruh sehingga dapat menjadi stimulus untuk ambil bagian dalm proses Pemilu.

         Sosialisasi Keluarga dan pendidikan pemilih berbasis keluarga adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sadar, partisipatif, kontekstual dan berkesinambungan dengan sasaran keluarga dalam rangka membentuk KELUARGA SADAR PEMILU (KSP), yaitu sebuah keluarga dimana anggota anggotanya memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan yang memadai tetang Pemilu serta turut berpartisipasi pada keseluruhan tahapan.

4. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

Materi Yang disampaikan berupa pesan-pesan kunci dalam setiap tahapan dan berkaitan langsung dengan pemilih (tentang Pemutakhiran data Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Masa Tenang. Pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan Pidana Pemilu)

Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih :

  1. Forum Warga Tingkat RT/RW
  2. forum Warga Tingkat Kelurahan
  3. Forum Warga Tingkat Kecamatan

 Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertanggung Jawab menyasar Forum Tngkat RT/RW dan forum Warga Tingkat Kelurahan Pangongangan.

5. Metode dan Bentuk sosialisasi dan pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

  • Menemui Langsung Pemilih

Dari Pintu ke Pintu dengan metode Tatap muka atau Dialog memanfaatkan dalam penyebaran C6 oleh anggota KPPS dengan Materi Pentingnya menggunakan Hak pilih,Kelengkapan yang harus di bawa Ke TPS, Tata Cara Pemberian Suara ,Kategori Suart Suara Sah dan Tidak sah, hak kewajiban dan larangan bagi Pemilih pada Pemungutan Suara dan Penghitungan suara

  • Memfaatkan Forum warga.

Dengan Metode Tatap muka,Dialog interaktif  dengan Materi Pentingnya Pemilihan, Tahapan pemilihan  disesuaikan dengan ruang waktu dan jenis Forum warga yang didatangi/dikunjungi dengan  Menumpang pada kegiatan kegiatan Forum Warga ( Dasa Wisma, Acara Posyandu, PKK ,Lansia dan Forum lainnya di tingkat RT/RW,Kelurahan).

Forum warga yang dimaksud di sini adalah forum pertemuan warga Tingkat RT atau RW sampai pada tingkat terbesar yakni  forum  Tingkat kelurahan , Pertemuan warga banyak jenisnya mulai dari Rembuk Warga, acara keagamaan, kebudayaan, kesenian dan lain lain.

GMHP di RT 20 Kel. Pangongangan
GMHP di RT 20 Kel. Pangongangan
#2017 Supported by :
Kelurahan Pangongangan