Kerja bakti 3 Pilar

Madiun– Jumat (26/7/2019), Seluruh ASN Kecamatan Manguharjo bersama Polsek Manguharjo, Koramil Manguharjo, Puskesmas Manguharjo, Puskesmas Patihan dan 8 Kelurahan sewilayah Kecamatan Manguharjo melakukan kegiatan kerja bakti di jalan Kembar  di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo.

Kerja bakti dilakukan sepanjang Jalan Kembar. Para ASN, Polri dan TNI mulai kerja bakti pukul 06.30- 08.50 WIB, langsung di dampingan oleh camat Manguharjo dan Kapolsek Manguharjo.

Kerja bakti bersama 3 pilar tersebut  kata Camat Manguharjo, Teguh Sudaryanto, S. STP, M.Si, sebagai kegiatan rutin juga menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke 74 tahun 2019.

“3 pilar di wilayah Kecamatan Manguharjo sudah lama menbangun sinergi yang baik, ini merupakan modal bagi menjaga ketertiban dan keamanan warga masyarakat khususnya di wilayah kecamatan manguharjo” tambahnya

Kegiatan PTM Kelurahan

Madiun – Dalam upaya mendukung program pemerintah khususnya kesehatan, kelompok Poskeskel Kelurahan secara rutin melaksanakan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) yang didalamnya adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan ( ukur berat badan, Lingkar perut, tensi, pemeriksaan asam urat, kolestrol, gula darah serta Senam).

Dengan dukungan dana kelurahan pada hari kamis 25/07/2019 di sebanyak 50 peserta mengikutan kegiatan PTM di halaman Kantor Kelurahan Pangongangan dan dilanjutan dengan pemeriksaan kesehatan oleh pengurus PTM dan Petugas Pukesmas Patihan.

Pengurus kelompok PTM kelurahan Pangongangan Ibu  Eny Harwati membuat kejutan dengan memberikan doorprize bagi anggota yang aktif datang, dengan memberikan bingkisan.(Admin-25/07/2019)

 

 

 

 

 

 

 

Gerakan Cinta Negeri

Setelah perhelatan Pemilu yang panjang, kini saatnya kita menyatukan semangat persatuan, persaudaraan dan gotong royong sekaligus melestarikan tradisi perayaan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikuti Festival Gapura Cinta Negeri dengan cara menghias Gapura yang ada di lingkungan kamu dengan tema CINTA NEGERI. Hal ini bisa menjadi momentum baik untuk memupuk rasa cinta pada Indonesia dengan semangat berikut:

  • Menciptakan kebanggan terhadap budaya Indonesia
  • Memperat persaudaraan
  • Menjaga nilai gotong royong antar warga
  • Menjaga persatuan Indonesia melalui karya seni

Dapat di unduh disini—–>

 

Tentang PPID

Tentang Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lurah  Pangongangan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( Keputusan Wali Kota Madiun  Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, no 042-401.109/21/2017).

Lurah ditunjuk sebagai Atasan PPID Pembantu membentuk kepengurusan PPID Pembantu Kelurahan Pangongangan. Sekretaris Kelurahan ditunjuk sebagai Pejabat Penyedia Informasi bagi PPID pembantu  dengan tugas, baik secara periodic atau atas permintaan dari PPID atau atas inisiatif sendiri, untuk memberikan:

  1. Informasi yang wajib disediakan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  3. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta; dan/atau
  4. Informasi yang dikecualikan

Dasar hukum Pelayanan Informasi Publik

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  3. UU-No-25-Thn-2009-tentang-Pelayanan-Publik
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. SK Walikota  Madiun No 042-401.109212017 Tentang Pembentukan PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
  6. SK Lurah No 188.4-401.402.7/07/2017 Tentang PPID Pembantu Kelurahan Pangongangan

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan Tanggung Jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 14 adalah:

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
  7. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses; dan
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.